
Direktur Eksekutif Reforminer Institut Pri Agung mengatakan, pemerintah kurang memperhatikan hal-hal yang mengganjal keberlangsungan energi seperti impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi atau defisit subsidi BBM.
"Kalau disederhanakan implementasinya kurang, menurut saya negara ini pemerintahnya tidak peka," kata Pri, saat menghadiri panel diskusi Mengurai Solusi Bidang Energi, di Kantor pusat Nahdlatul Ulama (NU), Jakarta, Jumat (19/10/2012).
Pri Agung menambahkan, pemerintah kurang konsekuen antara perkataan dan perbuatan. Pemerintah, lanjutnya, menyebut energi itu penting meskipun implementasinya tidak ada. Dia juga menambahkan, bila permasalahan energi hanya sampai pada level kementerian, tidak bisa selesai dan harus langsung Presiden yang menangani.
"Katanya tadi energi baru diperingkat delapan, seharusnya itu energi nomor satu. Ini bukan ego sektoral tapi pangan dan energi harus sama," jelas Pri Agung.
0 komentar :
Posting Komentar